Massa TTB Desak Polres Tebing Tinggi Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Bappeda

Ratusan massa dari Tebing Tinggi melakukan aksi demonstrasi mendesak pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2024. Aksi ini menjadi sorotan publik, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dugaan Penyimpangan Anggaran Bappeda yang Mencuat

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyerukan agar Erwin Suheri Damanik, yang menjabat sebagai Kepala Bappeda pada periode tersebut, segera diperiksa oleh pihak berwenang. Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, menegaskan bahwa unjuk rasa dilakukan setelah muncul banyak dugaan kejanggalan terkait anggaran yang banyak dibahas di media sosial.

Aswadi menyatakan bahwa indikasi penyimpangan anggaran ini perlu ditindaklanjuti dengan serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan dana dari rakyat. Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tuntutan dari Massa TTB

Dalam unjuk rasa tersebut, TTB (Tebing Tinggi Bergerak) menyampaikan tujuh poin tuntutan, antara lain:

• Melakukan pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Bappeda tahun 2024.
• Memeriksa seluruh perjalanan dinas Bappeda sepanjang tahun anggaran 2024.
• Meneliti anggaran untuk konsumsi dan rapat Bappeda tahun 2024.
• Mengusut pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi gedung Bappeda tahun 2024.
• Mengungkap dugaan pengaturan dalam penyediaan barang dan jasa di Bappeda.
• Meneliti kejanggalan dalam penggunaan kendaraan dinas untuk tahun anggaran 2021.
• Menginvestigasi dugaan mark-up dalam pengadaan meubelair Bappeda Tebing Tinggi.

Aswadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan aduan masyarakat (dumas) kepada Polres Tebing Tinggi, disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa cukup banyak kejanggalan yang ditemukan, seperti besarnya anggaran untuk rapat dan konsumsi, serta dugaan adanya pengaturan dalam pengadaan makanan. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa pengadaan meubelair tidak sesuai dengan nilai yang diajukan dalam anggaran.

Respons dari Pihak Berwenang

Menanggapi tuntutan tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Budi Sihombing, mengonfirmasi bahwa laporan dumas mengenai dugaan penyimpangan anggaran telah diterima. Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses pengumpulan data yang akurat, terutama berkenaan dengan pos anggaran untuk konsumsi dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

Budi menekankan pentingnya pengumpulan data yang valid dari massa untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami membuka kesempatan bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap data yang disampaikan, semakin cepat proses hukum bisa kami lanjutkan,” tambahnya.

Dukungan dari Tokoh Pemuda

Sementara itu, H. Khadir Amri, seorang tokoh pemuda di Tebing Tinggi, memberikan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh TTB. Ia menilai demonstrasi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus lebih transparan dan akuntabel.

“Aksi ini merupakan respons masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Tebing Tinggi dilakukan secara terbuka dan jelas,” ujarnya. Amri juga mengapresiasi respon positif dari Polres Tebing Tinggi yang telah menerima pengaduan masyarakat dengan baik melalui aksi yang berlangsung.

“Dengan adanya respon yang baik ini, kami yakin Polres Tebing Tinggi akan menindaklanjuti tuntutan yang diajukan oleh TTB dengan tuntas,” imbuhnya. Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Massa TTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga dugaan penyimpangan anggaran di Bappeda Kota Tebing Tinggi benar-benar diusut. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Berbagai kejanggalan yang teridentifikasi dalam anggaran Bappeda diharapkan bisa menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik dan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan semestinya.

Langkah Selanjutnya untuk Pengawasan

Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat vital. Keberanian warga untuk bersuara dan menuntut transparansi adalah cerminan dari demokrasi yang sehat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan praktik-praktik korupsi dan penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.

Ke depannya, diharapkan pihak berwenang dapat lebih proaktif dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran kepada publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan

Dugaan penyimpangan anggaran Bappeda di Kota Tebing Tinggi menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Aksi yang dilakukan oleh TTB menunjukkan bahwa kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah masih tinggi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan transparansi yang diharapkan.

Semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat dan keterlibatan aktif, kita bisa bersama-sama menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk kebaikan bersama.