Di tengah hiruk-pikuk percakapan di warung kopi yang tersebar di daerah Darussalam hingga Ulee Kareng, topik yang dibahas kini melampaui sekadar harga kopi atau hasil pertandingan. Istilah ‘toke bangku’ kembali mencuat, menjadi simbol pemahaman masyarakat tentang bagaimana kekuasaan berfungsi—tersembunyi namun berpengaruh pada keputusan besar. Seorang pengunjung dari kawasan Ulee Kareng dengan tegas menyatakan, “Keputusan besar terasa sudah ditentukan sebelum ada diskusi.” Fenomena ini semakin nyata dengan kebijakan penetapan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan yang berdampak pada jutaan penduduk ini berjalan cepat, tanpa adanya diskusi publik yang mendalam dan minimnya respon kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Statistik dan Realitas Ekonomi Aceh
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Aceh mengalami penurunan—dari 12,33 persen pada Maret 2025 menjadi 12,22 persen pada September 2025—jumlah penduduk miskin tetap mengkhawatirkan, yaitu sekitar 700 ribu jiwa. Penurunan angka ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Di daerah pedesaan, angka kemiskinan bahkan mencapai 14 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sementara itu, indikator kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan, yang berarti kelompok masyarakat yang tersisa dalam kategori miskin semakin hidup dalam kondisi yang lebih rentan.
Dengan kata lain, walaupun angka kemiskinan menurun, tekanan hidup masyarakat belum berkurang secara signifikan. Hal ini diperparah dengan meningkatnya garis kemiskinan yang kini mencapai sekitar Rp676 ribu per kapita per bulan pada tahun 2025. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 5,6 persen. Namun, masalah utama tidak hanya terfokus pada jumlah penganggur. Sebagian besar angkatan kerja masih terjebak dalam sektor informal dengan produktivitas yang rendah, yang berdampak pada stagnasi pendapatan dan lambatnya mobilitas ekonomi.
Dinamika Sosial dan Tantangan Narkoba
Di luar aspek ekonomi, tantangan sosial juga semakin menguat. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang menghantui generasi muda, beriringan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan akses ekonomi yang lemah. Dr. Safwan Nurdin, seorang pengamat ekonomi publik, mengemukakan bahwa kondisi ini merupakan gejala dari distorsi dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan, “Ketika kebijakan fiskal tidak melalui proses deliberasi yang kuat, orientasinya dengan mudah bergeser—dari kesejahteraan publik menjadi distribusi kepentingan.”
Praktik Toke Bangku dalam Pengelolaan Anggaran
Fenomena yang dikenal sebagai ‘toke bangku’ mencerminkan konsentrasi kekuasaan fiskal yang tidak transparan. Kebijakan dapat diambil dengan cepat, namun tanpa pengawasan yang memadai dan partisipasi masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menimbulkan risiko yang serius bagi kualitas pembangunan. Pemerintah Aceh, melalui Sekretaris Daerah, menyatakan bahwa penggunaan Peraturan Gubernur bertujuan untuk mempercepat implementasi program, terutama dalam konteks pemulihan pascabencana. Namun, percepatan yang dilakukan tanpa akuntabilitas berpotensi menimbulkan masalah baru.
Dalam sistem demokrasi, anggaran seharusnya tidak hanya dilihat sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai ruang bagi perdebatan publik. Di sinilah kebijakan diuji, dikritisi, dan disempurnakan. Ketika fungsi legislasi melemah dan diskusi anggaran berlangsung minim, mekanisme kontrol pun ikut tergerus. Aceh saat ini dihadapkan pada paradoks yang kompleks. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, daya beli masyarakat justru melemah, kualitas pekerjaan tetap rendah, dan tekanan sosial semakin meningkat.
Orientasi Anggaran dan Kesejahteraan Publik
Dr. Safwan menekankan bahwa akar permasalahan terletak pada orientasi anggaran yang belum sepenuhnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat. “Tanpa adanya perubahan arah ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, anggaran hanya akan menjadi rutinitas tahunan, bukan instrumen untuk perubahan yang nyata,” ujarnya. Di dalam warung kopi, kritik terhadap fenomena ini terus bergulir. Toke bangku bukan hanya sekadar istilah, melainkan bahasa masyarakat untuk menggambarkan kekuasaan yang beroperasi secara senyap—tidak terlihat tetapi sangat menentukan.
Transparansi dan Ruang Publik dalam Kebijakan Anggaran
Dalam banyak kasus, yang paling berbahaya bukanlah keputusan yang salah, melainkan ketiadaan perdebatan. Ketika anggaran publik kehilangan ruangnya dalam diskusi publik, hilangnya transparansi bukanlah satu-satunya konsekuensi; arah pembangunan itu sendiri juga terancam. Masyarakat perlu diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan anggaran tidak hanya menjadi alat untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat banyak.
Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kebijakan anggaran dapat lebih responsif dan inklusif. Peningkatan keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
- Mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat tentang penggunaan anggaran.
- Menetapkan mekanisme umpan balik yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan.
- Meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran, termasuk publikasi laporan keuangan secara berkala.
- Memberdayakan organisasi masyarakat sipil untuk berperan dalam pengawasan dan advokasi kebijakan.
- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program yang dibiayai oleh anggaran daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan anggaran di Aceh dapat lebih berpihak kepada kepentingan publik, serta menciptakan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam proses ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat Aceh.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik
Dalam konteks yang lebih luas, tantangan yang dihadapi Aceh adalah bagaimana mengelola anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan visi yang jelas dan komitmen bersama untuk memprioritaskan sektor-sektor yang krusial demi kesejahteraan masyarakat. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan.
Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, diharapkan pemerintah Aceh mampu mengubah paradigma pengelolaan anggaran menjadi lebih inklusif dan responsif. Hanya dengan cara ini, Aceh dapat menghadapi tantangan dan meraih peluang dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.
Keberlanjutan pembangunan Aceh tidak hanya tergantung pada angka-angka statistik, tetapi juga pada kualitas partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek proses pengambilan keputusan. Toke bangku, dalam konteks ini, harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa kekuasaan dan keputusan tidak seharusnya berjalan tanpa suara masyarakat. Mari kita dorong agar kebijakan anggaran Aceh menjadi lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat.
